SUMBER, (CNC).- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Cirebon menggelar acara Halal bi Halal bersama Panwaslu Kecamatan, sekretariat, dan PPL se-Kabupaten Cirebon, bertempat di Gedung NU Sumber, Sabtu (9/8).

Anggota Panwaslu Kab. Cirebon, Abdul Kholik, dalam sambutannya sangat berterimakasih kepada panwascam, sekretariat dan PPL yang masih kompak meski Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah usai dan sekarang menunggu keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) mengenai gugatan dari pihak pasangan calon nomor urut satu yakni Prabowo-Hatta.

“Kami segenap ketua dan anggota komisioner Panwaslu Kabupaten Cirebon dan sekretariat dan staff mengucapkan minal aidzin wal faizin mohon maaf lahir dan bhatin. Jika ada kesalahan dalam kepemimpinan kami kurang berkenan di hati atau melakukan kesalahan baik disengaja atau tidak disengaja mungkin secara langsung atau tidak langsung karena kami juga manusia biasa tempatnya salah dan khilaf maka dalam acara halal bi halal ini kita saling memaafkan,” ungkap Kholik. (Makpul/CNC)

SUMBER, (CNC).- Menghadapi rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang akan dilaksanakan hari Rabu (16/7) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Cirebon melakukan rapat kordinasi dengan seluruh Panwascam se Kabupaten Cirebon, Selasa (15/7).

“Kami mengumpulkan Panwascam se Kabupaten Cirebon untuk melakukan cross check hasil rekapitulasi pemilihan presiden tingkat PPK yang sudah dilakukan dua hari lalu,” ujar Divisi Pengawasan Panwas Kab. Cirebon, Sri Heriyanti di Aula Panwas Kab. Cirebon.

Tujuan dilakukan cross check, kata Yanti, untuk mengetahui apakah hasil rekap yang dilakukan oleh PPK ada perubahan atau tidak. “Setelah kami lakukan cross check ternyata hasilnya tidak ada perubahan, Form DA1 yang ada pada kami hasilnya sama dengan yang dibawa oleh Panwascam,” kata Yanti

Menurut Yanti, hasil cross check tersebut menjadi dasar Panwas Kab. Cirebon untuk melakukan klarifikasi apabila ada perubahan-perubahan pada saat rapat pleno besok. “Seharusnya hasil rekap kami hasilnya sama dengan rekap yang akan dilakukan KPU besok (hari ini),” kata Yanti.

Dirinya berharap pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang akan dilaksanakan hari Rabu (16/7) berjalan lancar. “Saya berharap rapat rekapitulasi besok (hari ini) berjalan lancar, tidak ada perubahan hasil rekapitulasi dari PPK,” kata Yanti. (Bagja/CNC)

SUMBER, (CNC).- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Cirebon masih melakukan pemeriksaan terkait temuan dugaan adanya praktik money politic, yang terjadi pada malam pencoblosan, Selasa (8/7) malam.

Berdasarkan informasi mereka berasal dari dua kubu baik dari tim sukses pasangan presiden dari nomor satu maupun nomer dua, di wilayah Kabupaten Cirebon, saat hendak membagi-bagikan sembako dan uang pada sejumlah warga. Mereka tertangkap tangan dan kini masih dimintai keterangan untuk dikaji terkait kebenaran adanya pelanggaran pemilu.

"Kami sarankan kepada panwascam agar segera memeriksa pelapor dan terlapor serta saksi untuk dimintai keterangan secara lengkap untuk dikaji apakah ini benar merupakan pelanggaran pidana pemilu. Jika terbukti segera diplenokan untuk dilimpahkan ke Panwaslu Kabupaten Cirebon untuk dibahas di Sentra Gakumdu," ujar Ketua Panwaslu Kabupaten Cirebon Nunu Sobari, kepada wartawan, Rabu (9/7).

Nunu menambahkan, kejadian tersebut berawal terkait adanya gerak gerik dari pelaku yang dicurigai warga akan menyebarkan uang dan sembako kepada warga. Tujuannya agar warga memilih dan memenangkan capres tertentu. Namun kecurigaan tersebut belum bisa dibuktikan kebenarannya dan masih dalam proses pemeriksaan. Kejadin itu terjadi dibeberapa Kecamatan yakni di Kecamatan Sedong, kecamatan Lemahabang dan Kecamatan Pabedilan.

"Untuk di Sedong yakni katanya akan membagikan uang sebesar 5000, di Lemahabang dan Pabedilan membagikan sembako berupa gula. Namun saya tegaskan kepada Panwascam untuk segera mengambil sikap untuk ditindaklajuti terkait pelapor, terlapor dan saksi,” ujar Nunu.

Namun dalam hal ini, tambah Nunu, biasanya Panwascam selalu kesulitan untuk membuktikan kebenarnnya karena saksi yang kurang tahu persis saat hendak diperiksa. Karena biasanya saksi yang menangkap pelaku hanya cuma satu orang dan seharusnnya minimal tiga orang agar kesaksiannya kuat. Lebih lanjut Nunu menyatakan, pihaknya telah mendapatkan laporan temuan dugaan praktik politik uang tersebut untuk ditindaklanjuti. Pihaknya tidak menampik praktik money politik meningkat yang biasanya dua hari menjelang pencoblosan.

Namun Panwaslu telah melakukan langkah antisipasi dengan menempatkan petugas pemantau lapangan (PPL) ke seluruh Kecamatan dan pengawasannya selama 24 jam. “Kami mewaspadai beberapa titik rawan gesekan dan money politik khususnya di Wilayah Timur Cirebon.Tidak hanya itu, Kami juga terus menekankan untuk meminta klarifikasi kepada pelapor dan sejumlah saksi. Yang pasti, indikasi money politic yang sudah mengerucut ke tindak pidana,"pungkas Nunu. (Adk/CNC)

KUNINGAN, (CNC).- Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Cirebon akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk dapat mengungkap kampanye hitam (black campaign) di tengah-tengah masyarakat, mengingat Panwas tidak mempunyai alat untuk menditeksi khususnya kampanye hitam yang melalui media elektronik.

Demikian diungkapkan Ketua Panwaslu Kab. Cirebon, Nunu Sobari usai membuka acara rapat kordinasi Panwascam se Kabupaten Cirebon dalam rangka Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden RI Tahun 2014 di salah satu hotel wilayah Kuningan Jawa Barat, Minggu (22/6).

“Pemilihan presiden ini paling banyak kampanye hitam melalui media elektronik baik, Short Massage Service (SMS) maupun jejaring sosial,” kata Nunu.

Sejauh ini, jelas Nunu, di Kabupaten Cirebon baru terjadi di Pondok Pesantren Buntet, itupun tidak dilaporkan ke Panwascam sehingga pihaknya akan memerintahkan Panwascam Astanajapura untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut.”Saya tahunya di televisi, untuk mengetahui secara jelas saya akan perintahkan Panwascam Astanajapura datang ke Ponpes Buntet,” kata Nunu.

Nunu berharap, untuk menjaga netralitas pejabat di wilayah kecamatan dan desa, panwascam harus mengundang kedua pejabat tersebut agar tidak terlibat langsung dalam Pilpres 9 Juli mendatang. “Setelah diundang mereka tidak datang, sudah bukan menjadi wewenang panwas, yang penting kita sudah berusaha untuk mengundang mereka,” kata Nunu.

Sementara itu anggota Badan Pengawas Pemilu (Bapilu) Jawa Barat, H. Wasikin mengatakan, black campaign yang tejadi di Ponpes Buntet harus segera diproses oleh Panwaslu Kab. Cirebon. “Bagaimanapun itu pelanggaran pemilu jadi harus segera diproses,” ujar Wasikin.

Terkait siapa yang harus menangani kasus di Ponpes Buntet, kata Wasikin, pihak Panwaskab lah yang lebih berwenang. “Sehubungan pilpres adalah tingkat nasional maka yang harus segera menanganai kasus di Ponpes Buntet sebaiknya Panwaskab,” Kata Wasikin.

Dalam acara Rakor Panwascam se Kabupaten Cirebon tersebut sekaligus megukuhkan anggota dan sekretariat Panwascam se Kabupaten Cirebon pemilihan calon anggota legeslatif menjadi Panwas pemilihan presiden dan wakil presiden 2014. (Bagja/CNC)

SUMBER, (CNC).- Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Cirebon menggelar acara rapat koordinasi mandiri pemantapan pengawasan dalam menghadapi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Rakor diikuti Panwascam dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) se-Kabupaten Cirebon, yang dilaksanakan di Gedung PGRI Sumber, Rabu(18/6).

Ketua Panwaslu Kab. Cirebon, Nunu Sobari, dalam sambutannya mengatakan bahwa pengawas pemilu lapangan atau PPL adalah ujung tombak pengawasan di pemilihan umum dan merupakan juga di pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 ini ujung tombak baik laporan pengawasan ditingkat desa atau juga laporan pengawasan supervisi atau priodik.

“Di dalam pengawasan agar diperhatikan tentang pengawasan preventif atau pengawasan pencegahan menurut Bawaslu karena pengawasan tidak mesti ditindak adakalanya pengawasan pencegahan atau preventif dan pengawasan harus juga mempunyai etika pengawasan jangan sampai arogan di dalam pengawasan,” ungkap Nunu

Tampak hadir pula dalam acara rakoor tersebut Kapolres Cirebon, AKBP Irman Sugema, Dandim 0620 Sumber dan Anggota KPU Kabupaten Cirebon, Sudiono. (Makpul/CNC)

KEJAKSAN, (CNC).- Ratusan anggota klub motor XTC berpartisipasi membantu tugas panitia pengawas pemilu (panwaslu) untuk menertibkan alat peraga kampanye (APK). Penertiban alat peraga kampanye yang cukup mengganggu pemandangan kota itu, XTC Kota Cirebon sedikitnya mengerahkan 200 anggota dengan melibatkan 100 motor untuk menyisir atribut partai yang ada di ruas jalan protokol Kota Cirebon, Minggu (6/4) dinihari.

Sekjend XTC Kota Cirebon, Reno Sukriano mengakui bahwa keterlibatan XTC ikut serta dalam menertibkan APK adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Dikatakannya, apresiasi pemerintah Kota Cirebon kepada klub motor yang sebelumnya dipandang negatif itu menjadi pengalaman bagi klubnya. “sambutan baik pemerintah Kota Cirebon kepada XTC dilibatkan pada pembersihan atribut kampanye ini adalah momentum arah perbaikan lima tahun ke depan, maka XTC yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Kota Cirebon harus bisa mengabdikan diri kepada pemerintah,” katanya.

Reno menambahkan, XTC harus mengabdikan kepada pemerintah dan masyarakat demi terciptanya kenyamanan dan keamanan dan Cirebon. Sehingga melalui ini, XTC mendapat sisi manfaat dari apa yang menjadi kepentingan masyarakat. “apa pun konteksnya, XTC siap turun dan terjun langsung membantu kepada masyarakat,” terangnya.

Sebelumnya, seluruh XTC di Indonesia, yang berpusat di Bandung, Reno menerangkan klub motronyanya saat ini sudah berubah paradigma menjadi organisasi kemasyarakat pemuda (OKP). Berdasarkan keputusan itu, maka berimbas kepada struktural yang di bawahnya untuk menaati aturan organisasi. Ditegaskannya, XTC sudah resmi menjadi OKP yang memliki aturan tertib adiministrasi yang jelas dan semua anggotanya tercatat.

“XTC bukan lagi geng motor, berandalan atau penjahat motor, kita tidak seperti dulu, jadi kalau ada oknum yang melakukan perbuatan yang melawan hukum kemudian atasnama XTC, itu bukan lah anggota XTC, karena semua anggota dilengkapi kartu anggota,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Cirebon, Sumarso mengapresiasi apa yang sudah dilakukan XTC. Dikatakannya, ia bangga kepada XTC yang secara sukarela membantu tugas pemerintah daerah khususnya panwas, untuk menertibkan baligho, bendera, banner, reklame di sepanjang jalan Kota Cirebon. Dijelaskannya, harusnya penertiban APK itu adalah partai politik atau caleg yang bersangkutan.

Namun, dikatakannya sampai sejauh ini belum ada pengurus parpol atau caleg yang mencopoti atribut kampanye yang sudah dipasangnya. ”Saya bangga dengan anak muda XTC ini, saya harap dengan bentuan dari teman-teman XTC ini, dalam satu malam APK yang ada di Kota Cirebon bisa dibersihkan,” tuturnya. (Iwe/CNC)

SUMBER, (CNC).- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Cirebon belum secara resmi menerima berkas laporan dana kampanye dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dikatakan Divisi Pengawasan Pemilu Panwaslu, Sri Heryanti , Senin (3/3) bahwa sejauh ini Panwaslu sudah memohon kepada KPU Kabupaten Cirebon untuk menyerahkan salinan dana kampanye peserta pemilu 2014.

Menurutnya, KPU Kabupaten Cirebon sudah memberikan batas waktu penyerahan laporan dana kampanye tahap 2 dari semua partai politik hingga pukul 18.00, pada Minggu (2/3) kemarin. Ditambahkannya, KPU juga belum menyerahkan hasil dari pertemuan rapat umum perihal penetapan jadwal waktu dan lokasi kampanye partai.

“Secara resmi KPU belum menyerahkan berkas salinan dana kampanye, namun kami (Panwaslu, -red) sudah berkordinasi dengan KPU, KPU menerangkan bahwa pelaporan dana kampanye itu sudah diserahkan oleh semua parpol dan tidak ada keterlambatan,” terangnya.

Mengenai pelanggaran parpol yang menyalahi aturan pemasangan alat peraga kampanye (APK), Panwaslu sudah merekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan aparat keamanan Satpol PP untuk menindaklanjuti pelanggaran yang sudah dilakukan peserta pemilu.

Ia menjelaskan, partai politik telah banyak yang melanggar aturan PKPU No. 15 tahun 2013 dan Keputusan KPU no 31 tahun 2013 tentang pemasangan atribut kampanye. Sri mengatakan, Satpol PP sudah memberikan surat rekomendasi no 503/187/Gakda yang isinya tentang penertiban baligho, spanduk, atau APK lainnya.

“Dalam surat itu, Satpol PP akan memberikan batas waktu hingga 6 Maret untuk menertibkan APK yang dipasang partai, kalau masih terlihat atau ditemukan alat peraga kampanye, maka Satpol akan menertibkannya,” terangnya. (Iwe/CNC)