Kamis, 24 Juli 2014 22:19

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Yahoo Delicious

Kamis, 23 Mei 2013 15:52

87 Unit Rutilahu Bakal Direhab

Ditulis oleh  007
Rate this item
(0 votes)
Sosialisasi persiapan rehab rutilahu, Kamis (23/5) Sosialisasi persiapan rehab rutilahu, Kamis (23/5) Foto: Whaliq/CNC

SUMBER, (CNC).- Sebanyak 87 unit rumah tidak layak huni (rutilahu) yang berada di 50 desa dan tersebar di 14 kecamatan se-Kabupaten Cirebon pada Juni 2013 mendatang akan dilakukan rehabilitasi atau perbaikan yang dilaksanakan Dinas Sosial, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Cirebon.

Demikian mengemuka saat Dinas Sosial Kabupaten Cirebon menggelar sosialisasi bimbingan rehabilitasi sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (KBTH) tingkat Kabupaten Cirebon 2013, yang berlangsung di aula Asrama Haji Watubelah Sumber,  Kamis (23/5). Kegiatan ini diikuti ratusan orang yang terdiri dari penerima manfaat kegiatan, tim pelaksana kegiatan, serta para kuwu dan camat se-Kabupaten Cirebon.

Bupati Cirebon, H. Dedi Supardi dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, H. Dadang Tresnayadi, mengatakan, rehab terhadap rumah tidak layak huni merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap para keluarga berumah tidak layak huni agar dapat menempati rumah yang sehat dan mampu meningkatan fungsi sosialnya. “Dengan program ini, rutilahu di Kabupaten Cirebon diharapkan akan terus berkurang tiap tahunnya,” kata Bupati.

Bantuan ini, menurutnya adalah bersifat stimulant dan bentuknya natura atau bahan. Oleh karena itu diharapkan peran serta warga masyarakat sekitarnya untuk membantu bergotong-royong secara sukarela dan swadaya. “Kami berharap para camat dan kuwu ikut mengoptimalkan peran serta warganya untuk bergototong royong sebagai wujud rasa kesetiakawanan sosial kepada warganya yang masih menempati rumah yang tidak layak huni,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Bidang P3SM Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, H. Deden kepada “CNC” menjelaskan rehabilitasi sosial bagi 180 rutilahu akan dilaksanakan oleh satu tim pelaksana di masing-masing kecamatan sebanyak lima orang dari unsur masyarakat, yang terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) atau organisasi sosial/kelompok masyarakat lainnya yang ditunjuk oleh camat. (Whaliq/CNC)

Read 636 times

Leave a comment

Politik

More...

Hukum

Sosial & Budaya

More...

 

Banner